Categories
General

HERRY PURNOMO, Lebih baik dengan Perpres

Pelaku usaha dan pemerintah menyambut baik kehadiran RUU Perkelapasawitan. Namun mereka memberikan sejumlah catat an agar beleid tersebut mencapai tuju an penerbitannya. Agus, Managing Director Sustainability & Strategic Stakeholders EngagementGAR itu berharap ada beberapa hal bisa diselesaikan dengan RUU ini. “Misal terkait dengan keterpaduan dan koordinasi, bagaimana kepastian berusaha bisa lebih dimantapkan. Bagaimana (persentase luas an, Red) kawasan hutan yang berubah beberapa kali dalam tiga-empat dekade ini, kadang mengecil, kadang membesar, sehingga kebun yang tadinya sudah di APL (Area Penggunaan Lain), tibatiba masuk ke dalam kawasan hutan.

Kami tidak bisa berbuat banyak karena prosesnya ada di instansi-instansi peme rintah. Dan perusahaan menjadi tersandera,” tutur Pungki, sapaan akrabnya. Dalam kesempatan lain, Eddy Martono, Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencontohkan kasus perubahan itu di Kalimantan Tengah. “APL di Perda 8/2003 sekitar 37%, lalu mengecil berdasarkan Perda 15/2015 APL menjadi 17%. Akibatnya banyak izin-izin yang berada di kawasan hutan. Bukan hanya perusahaan, (kebun) masyarakat pun jadi kena masalah,” ungkapnya kepada AGRINA. Karena itu, Pungki menggarisbawahi tiga hal. Satu, UU diupayakan berumur lama, 10 atau 15 tahun baru direvisi se hingga perlu dihindari pasal-pasal yang akan cepat berubah, seperti pemilihan teknologi. Dua, komitmen deforestasi lebih untuk berkomunikasi dengan internasional. Yang penting, kebun layak beroperasi minimal satu rotasi 25 tahun dengan menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem lokal. Tiga, UU ini bertumpu pada praktik terbaik (best practices), bukan teori. Edi menimpali, pentingnya definisi le galitas diperjelas karena ancaman pidananya menakutkan, yaitu kurungan 10 tahun dan denda Rp10 miliar. “RUU ini gampang sekali men-judge (menghakimi) bahwa ini ilegal, bahwa ini tidak sesuai aturan.

Perusahaan mana yang mau membuka lahan tanpa izin? Izin itu sudah ada. Soal lahan gambut, juga tidak ada kejelasan sikap. Apakah gambut dianggap arable land yang diizinkan dibuka untuk sawit atau tidak. Jadi, kita berharap RUU ini inves tor friendly,” cetus Director Sus tainability PT Agro Harapan Lestari ini. Menyambung soal gambut, Dedi memprediksi akan terjadi masalah pada perkebunan yang sudah berdiri terkait perubahan ketentuan batas kedalaman, dari 60 cm berdasar Permentan 14/2009 men jadi 50 cm jika mengacu PP 57/2016. “Ka mi sudah mendapat surat dari Badan Res to rasi Gambut tentang kawasan per usa haanperusahaan perkebunan yang ada lahan gambutnya harus direstorasi,” tuturnya.